Saungnews.co – Ogan Ilir, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir menggelar Rapat Paripurna XXIX Masa Sidang II Tahun 2026 dalam rangka penyampaian jawaban dan/atau pendapat Bupati Ogan Ilir terhadap Nota Penjelasan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Ogan Ilir mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas inisiatif DPRD Tahun 2026. Rabu, (25/03/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahya Putra, didampingi Wakil Ketua I, Wahyudi, serta dihadiri para anggota dewan.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Ogan Ilir, Ardani, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Ogan Ilir, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam forum tersebut, salah satu isu yang mencuat adalah terkait transparansi dan pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di wilayah Ogan Ilir.
Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Basri M Zahri, menekankan pentingnya evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Ia meminta agar perusahaan lebih transparan dalam pengelolaan dana CSR serta aktif berkontribusi bagi masyarakat.
“Saya usulkan agar dilakukan evaluasi terhadap perusahaan. CSR itu wajib dikeluarkan sesuai aturan yang ada dan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Basri.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Ardani menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali peran CSR di Kabupaten Ogan Ilir.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan perlu diperkuat guna mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Sesuai arahan Bupati, CSR di Ogan Ilir akan kita aktifkan kembali. Pemerintah daerah bersama perusahaan harus bersinergi. Sudah saatnya perusahaan lebih proaktif berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah daerah, terutama di lingkungan sekitar operasional mereka,” jelasnya.
Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan lancar, serta menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pihak swasta dalam pembangunan daerah.
Usai rapat, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama, halal bihalal, serta makan siang bersama seluruh peserta yang hadir.(12)
