Saungnews.co – Palembang | Ratusan massa dari Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Selatan menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Senin (18/5/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi sosial, ekonomi, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur di Sumsel.
Aksi demonstrasi itu langsung ditemui Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Di hadapan massa aksi, Herman Deru menerima dan mendengarkan aspirasi mahasiswa yang menyoroti berbagai persoalan daerah, mulai dari tingginya angka kemiskinan, pungutan pendidikan di sekolah, kerusakan jalan, hingga transparansi penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Koordinator aksi Indra Kusumah Ketua Cabang PMII Kota Palembang
dan Aji Anasri Ketua Cabang PMII Kabupaten Ogan Ilir dalam orasinya menilai, memasuki Hari Ulang Tahun (HUT) Sumatera Selatan ke-80, kesejahteraan masyarakat masih belum dirasakan secara merata. Mereka menyebut klaim keberhasilan pembangunan yang selama ini disampaikan pemerintah belum sejalan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Mahasiswa mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, masih terdapat sekitar 898,24 ribu masyarakat hidup dalam kondisi miskin. Selain itu, masyarakat juga dihadapkan pada tingginya harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, rendahnya daya beli, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, hingga ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah.
“Rakyat Sumatera Selatan masih menghadapi tekanan hidup yang semakin berat. Pemerintah harus lebih berpihak kepada kebutuhan dasar masyarakat,” ujar salah satu orator aksi.
Dalam tuntutannya, Ketua PKC PMII Sumsel Syaidina ali mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel untuk mengevaluasi dan menghentikan seluruh bentuk pungutan pendidikan di SMA dan SMK yang dinilai memberatkan masyarakat, seperti SPP, uang pembangunan, pembelian buku wajib, dan biaya lainnya.
Selain sektor pendidikan, mahasiswa juga menyoroti proyek pemindahan Kantor Gubernur Sumsel di kawasan Keramasan yang hingga kini belum terealisasi secara jelas. Massa aksi meminta gubernur membuka secara transparan perkembangan proyek tersebut, termasuk penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya kepada publik.
Tak hanya itu, mahasiswa turut menyinggung dugaan pemborosan APBD melalui belanja fasilitas mewah pejabat dan pengeluaran birokrasi yang dinilai tidak memiliki urgensi langsung terhadap kepentingan rakyat.
Dalam sektor infrastruktur, PMII Sumsel mendesak pemerintah mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan secara merata, khususnya di wilayah penyangga ekonomi dan jalur logistik utama Sumsel. Massa aksi juga meminta pemerintah segera memperbaiki Jalan Lintas Timur (Jalintim) Palembang–Betung yang mengalami kerusakan parah dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Herman Deru menegaskan Pemerintah Provinsi Sumsel terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurut Herman Deru, seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diterima dan dikaji sesuai kewenangan pemerintah daerah. Ia juga menegaskan pentingnya ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa agar berbagai persoalan masyarakat dapat disampaikan secara terbuka dan konstruktif.
“Aspirasi mahasiswa menjadi bagian penting dalam mengawal pembangunan daerah. Pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan demi kepentingan masyarakat Sumatera Selatan,” kata Herman Deru di hadapan massa aksi.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Setelah melakukan dialog dengan gubernur, massa PMII Sumsel membubarkan diri secara kondusif.(12)
