SaungNews.co Palembang | Dalam upaya mewujudkan sinergitas antara pemangku kepentingan dalam pembentukan produk hukum daerah, Plt. Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah, S.H., LL.M, Ph.D., meneken kesepakatan bersama dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Selatan yang diikuti kepala daerah dari 17 Kabupaten/Kota serta DPRD se-Sumatera Selatan di Palembang, Selasa (21/02/2023).
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembentukan Regulasi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Mawardi Yahya.
Dalam Kegiatan turut dihadiri Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kemas Akhmad Tajud ini, Wakil Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakor dan kesepakatan bersama dinilai sangat penting karena menyangkut hajat hidup banyak orang melalui regulasi. Dirinya menambahkan bahwa kegiatan ini juga sangat tepat untuk menuju ke depan meluruskan regulasi yang benar, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Sementara Plt. Bupati mengharapkan semoga melalui kesepakatan bersama ini akan semakin memperkuat komitmen dan sinergitas untuk mengimplementasikan pembentukan produk hukum daerah. Melalui kerjasama ini, dirinya-pun berkomitmen untuk menghasilkan peraturan daerah yang dibuat dengan nilai pancasila dan subtansi yang jelas sehingga implementasinya sesuai arah dan niat. Kemudian Plt. Bupati juga berkomitmen menjadikan Kabupaten Muara Enim yang taat hukum yang memiliki kepastian serta kemanfaatan hukum yang berguna bagi rakyat. (Rel)
