SaungNews.co Lahat | Ternyata Banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, yang Menunggak Pajak. Pajak yang tertunggak tersebut adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB).
Mirisnya lagi bahkan ada yang Sudah Belasan Tahun tidak pernah bayar, Ini tentunya merupakan ketidak patuhan dalam memenuhi Kewajiban Sebagai Warga Negara, pada gilirannya perbuatan Ini berimbas terhadap Sektor pendapatan Asli daerah.
Hal mengenai tunggakan PBB oleh oknum ASN Kabupaten Lahat ini dibeberkan oleh Sekda Lahat Januarsyah Hambali SH.MM pada Hari Kamis (06/08/2020).
“Sejalan Dengan Edaran Bupati lahat Cikujang SH, Kita terapkan ASN Wajib Bayar Pajak PBB. Selama ini kita Kejar-kejar warga untuk bayar pajak, Ternyata ASN yang Banyak belum Bayar pajak. Padahal Sama Dimata Negara ada Kewajiban Itu,” ungkap Sekda Kab, Lahat Januarsyah Hambali SH.MM
Ditegaskanya, Bahwa Bukti Pelunasan PBB menjadi Syarat Utama Bagi ASN jajaran Pemkab Lahat untuk mengambil Uang Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Beban Kerja (BK). Jika ASN tak melunasi tunggakan Maka Tak bisa Dapat (TPP).” Ujarnya
Sekretaris Daerah (Sekda) Januarsyah Hambali SH.MM mengatakan, baru Satu Minggu kita Terapkan kebijakan ini kita sudah mampu mencapai pajak Sektor PBB RP, 1,6 Miliyar. Terobosan ini untuk mendorong ketaatan Pajak Dikalangan ASN.
Menurutnya, ASN Sepatutnya Menjadi Contoh, jangan sampai masyarakat yang Selalu dikejar untuk pelunasan PBB, Sedangkan ASN Sendiri banyak yang Lalai Membayar PBB.
“Sekarang akhirnya Ketahuan, Ada ASN yang dari Tahun 1994 tidak bayar PBB, Sedangkan PBB ini Sifatnya Wajib bagi Masyarakat, jadi kita Tetap harus Bayar PBB,” Tuturnya
Sementara Kepala Bapenda Lahat Subranudin SE.MAP, Melalui Kabid PBB P2 dan BPHTB, Hendri Agus Firmansyah Menjelaskan,” Nominal Tiap Wajib pajak tidak Semua Sama, Sesuai yang Tertera di surat pemberitahuan Pajak.
“Pembayaran PBB ini Menggunakan Aplikasi V-Tex, Yang ngelink ke Bank BRI, Sehingga Saat Nop Dimasukan, langsung Tercantum Seluruh Riwayat pembayaran PBB, Baik yang Lunas Maupun Yang Menunggak,” ujarnya
“Ada yang Terhitung Sampai Rp 2jt, Saat Mau bayar, Awalnya Banyak ASN yang Terkejut, Karna 1 instansi Baru bisa Mencairkan TPP dan BK, Kalau Semuanya Sudah Melunasi PBB, Target kita Untuk 6000 ASN dilahat Ini Lunas PBB,” Tutur Kabid PBB-P2 dan BPHTB Hendri Agus Firmansyah.
