Saungnews.co Muara Enim | Ketua dan anggota ,PD GNPK RI Kabupaten Muara Enim akan melakukan eksistensinya dalam melakukan pengawasan ke daerah – daerah pengalokasian dana penanganan pandemi covid – 19 termasuk ” Refocusing anggaran APBD di Kabupaten Muara Enim tahun 2020.
Hal ini disampaikan Ketua GNPK RI Kabupaten Muara Enim, Anton Dequin kepada sejumlah awak media, Kamis (16/04/2020).
” Kita akan terus melakukan pengawalan anggaran di Kabupaten Muara Enim, tidak saja dalam pelaksanaan program program penanganan Covid 19, tapi juga rencana penyaluran bantuan kepada masyarakat yang perekonomiannya berdampak ” Ujar Anton saat di bincangai awak media, Kamis (16/4/2020)
Dijelaskan Anton, bahwa pengawalan ini dilakukan mengingat dalam permasalahan penanganan covid – 19 ini, Pemkab Muara Enim juga mendapat kucuran dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi selain dana dari Kabupaten Muara Enim sendiri yang besarnya berkisar Rp 80 Miliar.
” Besarnya dana yang terhimpun dari ketiga sumber itu, tidak tertutup kemungkinan ada penyimpangan, baik itu dari peruntukannya maupun berbentuk penyalahgunaannya ” Ungkapnya.
” Tidak mustahil ada perbuatan oknum oknum yang tidak bertanggung jawab, mencari kesempatan dalam kesempitan ” Imbuhnya.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami dari GNPK-RI Kabupaten Muara Enim menyatakan sikap sebagai berikut :
Mendesak Pemkab Muara Enim dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Muara Enim terbuka kepada masyarakat dalam hal pembuatan program dan pengalokasian dana-dana tersebut, menyangkut maksud, tujuanan peruntukannya.
Mengenai penganggaran Rp 80 Miliar, dan ada kabar akan adanya penambahan lagi, GNPK-RI Muara Enim mendesak Pemkab Muara Enim untuk kiranya memperjelas sumbernya, apakah dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Taktis atau dari sumber lainnya.
Dalam hal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menjadi Program terusan Pemerintah Pusat, GNPK-RI Kabupaten Muara Enim minta Pemkab Muara Enim melakukan kajian secara menyeluruh, terbuka dan terukur, menyangkut kriteria siapa saja yang akan menjadi penerima bantuan dimaksud dan bagaimana teknis dan pola pengawasannya.
Mendesak Pemkab Muara Enim membuat laporan secara berkala dan terbuka mengenai pelaksanaan program-program terkait Covid 19, kepada seluruh komponen masyarakat, terutama Komponen Masyarakat yang peduli dengan Pencegahan Korupsi, di mana GNPK-RI termasuk di dalamnya
Dalam kaitan itu, GNPK- RI Kabupaten Muara Enim akan membuka Posko Pengaduan bagi masyarakat yang merasa menemukan hal-hal yang dianggap janggal, tidak prosedural terlebih sebagai bentuk penyimpangan atas penggunaan dana tersebut.
Demikian pernyataan ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian semua pihak khususnya Penerintah Kabupaten Muara Enim (Agus)
